Antisipasi Abrasi Pantai Maratua, Dinas PUPR Berau Siapkan Kajian Ilmiah Melalui Studi Kelayakan Tahun Ini
MARATUA, WEBSITE DPUPR – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Berau bergerak cepat merespons kondisi infrastruktur pengaman pantai di kawasan wisata Pulau Maratua. Langkah taktis kini tengah disiapkan demi merancang dinding penahan ombak yang kokoh, efisien, dan sesuai dengan karakteristik perairan salah satu pulau terluar di Bumi Batiwakkal tersebut.
Sebelumnya, infrastruktur berupa bronjong pengaman di sejumlah titik dilaporkan mengalami penurunan fungsi akibat hantaman ombak, di mana struktur batu pengisinya mulai berhamburan. Kondisi yang mengancam terjadinya abrasi ini pun telah ditinjau langsung oleh Bupati Berau bersama jajaran terkait untuk memetakan prioritas penanganan.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Berau, Hendra Pranata, membenarkan perlunya langkah penanganan yang komprehensif pada fasilitas pengaman pantai tersebut agar proteksi terhadap daratan Pulau Maratua kembali optimal.
"Ibu Bupati telah meninjau langsung kondisi di lapangan. Struktur yang ada saat ini memang memerlukan penanganan lebih lanjut karena fungsionalitasnya dalam menahan hantaman arus laut sudah berkurang. Ini menjadi atensi kami karena aspek perlindungan pantai dari abrasi harus segera dipikirkan formulasinya," ujar Hendra, Selasa (23/6/2026).
Petakan 380 Meter Garis Pantai Rawan Abrasi
Berdasarkan hasil validasi data dan pemetaan wilayah yang dilakukan oleh Bidang SDA Dinas PUPR Berau, terdapat garis pantai yang menjadi prioritas utama penanganan darurat.
"Dari hasil pemetaan tim teknis, teridentifikasi ada sekitar 380 meter garis pantai di Maratua yang saat ini masuk dalam kategori rawan dan mendesak untuk segera ditangani," ungkap Hendra.
Gunakan Pendekatan Ilmiah demi Efisiensi Anggaran
Menanggapi model konstruksi yang akan diterapkan kelak, Hendra menegaskan bahwa Dinas PUPR Berau mengedepankan prinsip kehati-hatian teknis. Pihaknya tidak ingin terburu-buru menentukan bentuk fisik bangunan sebelum ada hasil kajian ilmiah yang valid dari para tenaga ahli.
Penentuan jenis material—apakah nantinya menggunakan struktur beton (breakwater), revetment batu, atau metode modern lainnya—harus didasarkan pada Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan.
"Mengenai bentuk pasti konstruksinya, kami tidak ingin mendahului sebelum ada hasil kajian. Langkah awal yang mutlak dilakukan adalah menyusun feasibility study (studi kelayakan). Melalui studi ini, para pakar akan mengkaji metode apa yang paling tepat, aman, dan efisien untuk diterapkan di Maratua," jelasnya.
Targetkan Penyusunan FS pada Anggaran Perubahan (ABT) 2026
Hendra mengonfirmasi bahwa pengerjaan fisik belum akan dilaksanakan pada tahun ini. Fokus utama Dinas PUPR Berau saat ini adalah merampungkan landasan perencanaan komprehensif terlebih dahulu. Rencana penyusunan studi kelayakan ini ditargetkan masuk pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT) atau Anggaran Perubahan tahun 2026.
Proses studi untuk menghitung kelayakan serta efisiensi proyek sepanjang 380 meter ini diproyeksikan memakan waktu yang relatif singkat namun terukur.
"Pengerjaan fisik belum tahun ini. Rencananya penyusunan FS akan kami usulkan di ABT 2026. Proses studinya sendiri berkisar antara satu hingga tiga bulan. Ini baru tahap awal kelayakan, belum masuk ke Detail Engineering Design (DED). Kami ingin memastikan bahwa ketika konstruksi dimulai, proyek tersebut benar-benar efisien, tepat guna, dan memiliki ketahanan jangka panjang," pungkas Hendra.
Melalui perencanaan yang matang dan berbasis data ilmiah ini, Dinas PUPR Berau berkomitmen menghadirkan infrastruktur pengaman pantai yang tidak hanya melindungi pemukiman warga dari abrasi, tetapi juga tetap menjaga estetika Maratua sebagai destinasi wisata unggulan. (hel)
