APBD Berau Turun pada 2027, DPUPR Fokus Infrastruktur Prioritas

BERAU – Turunnya proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau dari sekitar Rp3,42 triliun pada 2026 menjadi sekitar Rp2,4 triliun di 2027 membuat Pemerintah Kabupaten Berau harus menyusun ulang skala prioritas pembangunan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Fendra Firnawan, mengatakan keterbatasan anggaran tidak akan mengubah fokus pembangunan. Infrastruktur dasar, khususnya jalan dan jembatan, tetap menjadi program utama karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

"Prioritas kami tetap pada infrastruktur yang manfaatnya paling dirasakan masyarakat, terutama jalan dan jembatan," katanya.

Menurut Fendra, setiap program akan diseleksi berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya. Di tengah keterbatasan anggaran, DPUPR memastikan pelayanan tetap berjalan, termasuk melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) yang menangani kerusakan jalan secara sementara sebelum dilakukan perbaikan permanen.

Ia juga mengajak masyarakat aktif melaporkan kondisi infrastruktur yang rusak agar dapat segera ditindaklanjuti dan masuk dalam daftar prioritas pembangunan.

Fendra menegaskan, penentuan skala prioritas dilakukan agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal. Karena itu, proyek-proyek yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat akan didahulukan dibandingkan pembangunan yang sifatnya belum mendesak.

Selain melakukan efisiensi, DPUPR juga terus membuka peluang pendanaan dari luar APBD. Koordinasi dengan pemerintah pusat terus diperkuat untuk mengusulkan sejumlah proyek strategis melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah, maupun sumber pendanaan lain yang berasal dari APBN.

"Kami akan memanfaatkan semua peluang pendanaan yang ada agar pembangunan infrastruktur di Berau tetap berjalan meski kemampuan fiskal daerah menurun," pungkas Fendra.(DM)