DPUPR Berau Fokus Benahi Infrastruktur, Pariwisata Tak Hanya Andalkan Program Khusus
TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau tidak ingin pengembangan pariwisata hanya bergantung pada program khusus sektor pariwisata. Infrastruktur dasar seperti jalan, akses kawasan, gerbang kampung, hingga ketersediaan air bersih menjadi bagian penting yang terus didorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau.
Kepala DPUPR Berau, Fendra Firnawan, mengatakan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata tetap menjadi perhatian meski belum ada penyampaian program khusus dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Menurutnya, kebutuhan infrastruktur di kawasan wisata berkaitan langsung dengan aksesibilitas dan kenyamanan masyarakat maupun wisatawan.
“Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pariwisata tetap menjadi bagian yang harus dijalankan,” kata Fendra.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian DPUPR adalah pesisir Biduk-Biduk. Penguatan wilayah tersebut tidak hanya diarahkan pada pembangunan dan peningkatan jalan, tetapi juga penataan kawasan melalui pembangunan gerbang kampung yang memiliki potensi wisata.
Fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat identitas kawasan sekaligus memperbaiki wajah lingkungan di pintu masuk sejumlah kampung tujuan wisata.
“Selain jalan, kami juga menyiapkan pembangunan gerbang di beberapa kampung yang memiliki potensi wisata,” ujarnya.
Sementara itu, kebutuhan infrastruktur dasar di Pulau Maratua menjadi pekerjaan lain yang mendapat perhatian. Sebagai salah satu destinasi unggulan Berau, ketersediaan air bersih dinilai penting untuk menunjang kebutuhan masyarakat sekaligus aktivitas pariwisata.
DPUPR mendorong pemanfaatan embung sebagai salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan air bersih. Namun, rencana tersebut masih menunggu dukungan anggaran.
“Air bersih di Maratua merupakan salah satu kebutuhan penting yang harus kita selesaikan,” jelasnya.
Di sisi lain, peningkatan akses menuju Tanjung Batu masih membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat karena terdapat ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pembiayaannya bersumber dari APBN.
Fendra menegaskan, strategi DPUPR tidak hanya berorientasi pada pembangunan proyek baru. Penyelesaian pekerjaan yang masih berjalan, penanganan infrastruktur yang dikeluhkan masyarakat, serta usulan Musrenbang juga menjadi prioritas.
“Kami ingin pekerjaan yang belum selesai bisa dituntaskan terlebih dahulu,” pungkasnya.
