DPUPR Berau Jadikan Infrastruktur Pengungkit Pariwisata, Biduk-Biduk hingga Maratua Jadi Perhatian
BERAU – Pengembangan pariwisata di Kabupaten Berau tidak hanya menjadi urusan promosi destinasi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu instrumen penting untuk membuka akses sekaligus memperkuat kawasan wisata.
Kepala DPUPR Berau Fendra Firnawan mengatakan, dukungan terhadap pariwisata tetap dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, meskipun belum ada program khusus yang disampaikan Dinas Pariwisata kepada pihaknya.
Menurutnya, kebutuhan jalan, akses kawasan, hingga fasilitas pendukung menjadi bagian yang dapat diakomodasi melalui agenda pembangunan DPUPR.
“Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pariwisata tetap harus dijalankan,” kata Fendra.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian ialah pesisir Biduk-Biduk. Selain peningkatan akses melalui pembangunan dan perbaikan jalan, DPUPR juga mengarahkan pembangunan pada penataan kawasan untuk memperkuat karakter destinasi wisata.
Fendra menyebut pembangunan gerbang di sejumlah kampung yang memiliki potensi wisata turut disiapkan. Fasilitas tersebut diharapkan tidak hanya menjadi penanda kawasan, tetapi juga memperkuat identitas kampung sekaligus memberikan kesan bagi wisatawan.
“Selain jalan, kami juga menyiapkan pembangunan gerbang di beberapa kampung yang memiliki potensi wisata,” ujarnya.
Perhatian DPUPR juga menyasar Pulau Maratua. Di kawasan yang menjadi salah satu destinasi unggulan Berau tersebut, persoalan ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan yang dinilai perlu segera dicarikan solusi.
Salah satu opsi yang didorong ialah pemanfaatan embung untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat sekaligus menunjang aktivitas pariwisata. Namun, rencana tersebut masih bergantung pada dukungan anggaran.
“Air bersih di Maratua merupakan salah satu kebutuhan penting yang harus kita selesaikan,” jelasnya.
Berbeda dengan akses menuju Tanjung Batu yang masih membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat. Pasalnya, terdapat ruas jalan yang masuk dalam kewenangan pemerintah pusat dan pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Di sisi lain, Fendra menegaskan pembangunan infrastruktur DPUPR tidak hanya mengejar proyek baru. Penyelesaian pekerjaan yang masih berjalan, perbaikan infrastruktur yang menjadi keluhan masyarakat, serta tindak lanjut hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tetap menjadi prioritas.
“Kami ingin pekerjaan yang belum selesai bisa dituntaskan terlebih dahulu,” tegasnya.
Dengan pendekatan tersebut, DPUPR Berau berupaya memastikan pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada peningkatan konektivitas, tetapi ikut menjadi fondasi bagi pertumbuhan kawasan wisata dan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya.
