DPUPR Berau Pastikan Pembangunan Infrastruktur 2026 Untuk Menjawab Kebutuhan Nyata Masyarakat Petani Lebih Mudah Angkut Hasil Panen, Pelajar Kian Aman ke Sekolah
TANJUNG REDEB, Poskotakaltimnews.com– Sekretaris DPUPR Berau, Bambang Sugianto, mengatakan paradigma pembangunan infrastruktur saat ini tidak lagi hanya mengukur keberhasilan dari panjang jalan yang dibangun atau besarnya anggaran yang terserap. Lebih dari itu, infrastruktur harus mampu menghadirkan manfaat langsung yang dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. “Karenanya mulai mengarahkan pembangunan infrastruktur tahun 2026 pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Tidak lagi sekadar berfokus pada pembangunan fisik, kebijakan pembangunan kali ini dirancang untuk memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi warga, akses pendidikan, hingga konektivitas wilayah pedesaan dan pesisir,”ungkapnya.
Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), sejumlah program prioritas telah disiapkan untuk memastikan pembangunan yang dilakukan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Berau. Menurutnya, jalan yang dibangun harus menjadi sarana yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, memperlancar akses pendidikan, serta meningkatkan mobilitas warga secara keseluruhan. "Jalan yang dibangun harus benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat. Baik untuk mendukung aktivitas ekonomi, akses pendidikan maupun mobilitas warga," ujarnya.
Salah satu proyek yang menjadi prioritas pada tahun 2026 adalah pembangunan jalan usaha tani sepanjang 700 meter di Kilometer 16 Kampung Maluang. Keberadaan akses tersebut dinilai sangat penting bagi para petani yang selama ini masih menghadapi kendala dalam mengangkut hasil panen menuju pusat pemasaran. Dengan kondisi jalan yang lebih baik, distribusi hasil pertanian diharapkan menjadi lebih cepat, efisien, dan mampu menekan biaya transportasi yang selama ini cukup membebani petani. Dampaknya, hasil panen dapat memiliki nilai jual yang lebih kompetitif dan keuntungan yang diterima petani pun berpotensi meningkat.
"Infrastruktur ini penting untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan memudahkan petani mengangkut hasil panen menuju pusat pemasaran. Harapannya biaya distribusi juga dapat ditekan sehingga memberi keuntungan lebih bagi petani," jelas Bambang. Selain mendukung sektor pertanian, Pemkab Berau juga memberikan perhatian khusus terhadap akses pendidikan. Salah satu bentuk komitmen tersebut diwujudkan melalui pembangunan jalan menuju Sekolah Rakyat (SR) di Kecamatan Gunung Tabur.
Untuk merealisasikan program tersebut, Pemkab Berau mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,1 miliar. Pembangunan akses jalan ini diharapkan mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pelajar, guru, maupun masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut. Peningkatan akses pendidikan dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung pemerataan layanan pendidikan sekaligus memastikan anak-anak mendapatkan sarana pendukung yang memadai untuk menempuh pendidikan. Tak hanya menyasar wilayah pertanian dan pendidikan, pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas kawasan pesisir. Salah satunya melalui peningkatan jalan di Kampung Eka Sapta, Kecamatan Talisayan.
Program tersebut diharapkan mampu membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat pesisir, memperlancar mobilitas barang dan jasa, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang selama ini masih terkendala keterbatasan infrastruktur.
Sementara itu, di kawasan perkotaan, pemerintah tetap melanjutkan peningkatan kualitas jalan pada sejumlah ruas strategis yang memiliki tingkat mobilitas tinggi. Beberapa ruas yang menjadi sasaran peningkatan di antaranya Jalan Limunjan–Mantaritip, Singkuang–Mantaritip, hingga kawasan Gunung Panjang. Perbaikan jalan di kawasan tersebut dinilai penting untuk mengimbangi pertumbuhan aktivitas masyarakat serta meningkatnya volume kendaraan dari tahun ke tahun.
Meski demikian, Bambang mengakui pembangunan infrastruktur di Kabupaten Berau masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena kondisi geografis daerah yang cukup kompleks. Beberapa wilayah bahkan masih membutuhkan pembukaan akses baru agar dapat terhubung dengan pusat aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, pihaknya memastikan seluruh proses pembangunan dilakukan secara transparan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Saat ini sebagian besar paket pekerjaan telah memasuki tahap lelang dan ditargetkan segera memasuki tahap pelaksanaan fisik setelah seluruh tahapan administrasi selesai. "Kalau proses lelang berjalan sesuai jadwal, pengerjaan fisik bisa segera dimulai. Kami berharap seluruh proyek selesai tepat waktu sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat," tutupnya. (sep/FN)
Terkirim foto
