DPUPR BERAU PERCEPAT PEMBANGUNAN AIR BERSIH DI KELAY, TAHAP AWAL SIAP DIMULAI SEPTEMBER
BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) terus memperkuat pembangunan infrastruktur
dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu yang
menjadi perhatian adalah pemenuhan kebutuhan air bersih di Kecamatan Kelay,
khususnya kawasan Sido Bangen sebagai ibu kota kecamatan.
Setelah melalui proses perencanaan dan penyusunan Detail Engineering Design
(DED), pembangunan infrastruktur air bersih di Kelay kini memasuki tahapan
pelaksanaan. Pekerjaan tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan
menyesuaikan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) DPUPR Berau, Herau
Decty Toge Manduli, mengatakan kebutuhan anggaran pembangunan sistem air bersih
di Sido Bangen berdasarkan DED mencapai lebih dari Rp35 miliar.
“Berdasarkan DED, dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih
Sido Bangen Kecamatan Kelay mencapai sekitar Rp35 miliar lebih. Pekerjaan
dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan yang kita miliki,” ujar
Decty.
Sebagai langkah awal, Pemkab Berau melalui DPUPR berhasil mendapatkan
dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui skema
Bantuan Keuangan (Bankeu) tahun anggaran 2026 sebesar sekitar Rp6,5 miliar.
Anggaran tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong percepatan
pembangunan sistem penyediaan air bersih di Kelay. Saat ini, proses pengadaan
pekerjaan telah memasuki tahap lelang.
“Anggaran Rp6,5 miliar pada Agustus ini sudah memasuki tahap lelang. Kami
pastikan pada awal September 2026 kegiatan proyek tahap awal sudah bisa
dikerjakan,” jelasnya.
Pada tahap awal, pembangunan akan difokuskan pada penyediaan infrastruktur
pengolahan air. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi
pengembangan layanan air bersih secara bertahap di kawasan ibu kota Kecamatan
Kelay.
Berdasarkan hasil pendataan di lapangan, sistem yang dibangun ditargetkan
mampu memberikan manfaat bagi lebih dari 500 kepala keluarga.
“Sekitar 500 lebih kepala keluarga yang nantinya bisa terlayani. Kalau ini
selesai, tentu sangat membantu masyarakat,” kata Decty.
Pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Berau melalui DPUPR
dalam memperluas akses terhadap infrastruktur dasar. Tidak hanya membangun
sarana fisik, pemerintah juga memperhatikan aspek pengelolaan agar fasilitas
yang nantinya terbangun dapat memberikan pelayanan secara optimal dan
berkelanjutan.
Untuk memastikan keberlanjutan layanan, DPUPR Berau telah melakukan
pembahasan terkait skema pengelolaan pascapembangunan. Salah satu opsi yang
disiapkan adalah melibatkan Perumdam Batiwakkal sebagai pengelola sistem air
bersih tersebut.
Decty menyampaikan, berdasarkan hasil pertemuan terakhir, Perumdam
Batiwakkal dipastikan akan mengelola pengolahan air bersih di Sido Bangen
Kecamatan Kelay.
“Namun hasil pertemuan kami bersama Perumdam Batiwakkal terakhir, dipastikan
akan mengelola pengolahan air bersih di Sido Bangen Kecamatan Kelay,”
ungkapnya.
Menurutnya, langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah
memastikan pembangunan yang dilakukan tidak berhenti pada penyediaan
infrastruktur, tetapi dapat berlanjut menjadi layanan air bersih yang
benar-benar dirasakan masyarakat.
Sebelumnya, Perumdam Batiwakkal juga sempat memberikan solusi pemenuhan air
bersih bagi masyarakat Kelay. Namun, keterbatasan anggaran operasional
menyebabkan bantuan air bersih tersebut harus dihentikan.
Dengan dimulainya pembangunan infrastruktur secara bertahap, DPUPR Berau
berharap kebutuhan air bersih masyarakat Kelay dapat dipenuhi secara lebih
permanen. Dukungan anggaran dari Pemprov Kaltim serta komitmen pemerintah
daerah menjadi modal penting dalam mewujudkan pemerataan layanan infrastruktur
dasar hingga ke wilayah kecamatan.
Pembangunan ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemkab Berau melalui DPUPR untuk terus menghadirkan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar air bersih di wilayah yang selama ini belum mendapatkan layanan secara optimal.