Alih Fungsi Lahan Kebalikan Infrastruktur: DPUPR  Berau Tegaskan Akar Banjir Ada di Tata Ruang

Alih Fungsi Lahan Kebalikan Infrastruktur: DPUPR Berau Tegaskan Akar Banjir Ada di Tata Ruang

TANJUNG REDEB – Masalah banjir di Kabupaten Berau kembali mencuat.


Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menegaskan, akar persoalannya jauh lebih kompleks dibanding sekadar kerusakan saluran air. 


DPUPR menilai musibah yang berulang ini merupakan konsekuensi dari pola pembangunan daerah yang bergerak cepat tanpa keseimbangan perlindungan ruang hijau.


Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPR Berau, Hendra Pranata, menuturkan bahwa ekspansi permukiman dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat membuat wilayah resapan air kian sempit.


“Area resapan itu sudah banyak hilang. Sebesar apapun drainase tetap akan banjir,” ujarnya.


Hendra menilai polemik ini menempatkan DPUPR pada posisi yang harus terus mengejar dampak pembangunan alih-alih melakukan penanganan preventif. 


Setiap perbaikan drainase yang dilakukan pemerintah kerap diikuti munculnya titik banjir baru akibat pembukaan lahan di kawasan lain.


Beberapa kawasan seperti Kedaung dan Pulau Semama menunjukkan perbaikan signifikan setelah intervensi bertahap dilakukan. 


"Tapi ini membuat, titik banjir justru bergeser ke wilayah lain yang sebelumnya tidak terdampak," ungkapnya.


Seperti yang terjadi kawasan Cuk Nyadi bekas jalur sungai besar yang membutuhkan penanganan berbiaya besar.


“Itu PR besar. Penanganannya bisa butuh puluhan miliar,” ujarnya.


Keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri. Normalisasi tetap berjalan, tetapi harus disesuaikan kemampuan pembiayaan daerah yang tahun ini mengalami penurunan.


“Kalau anggarannya ada, kita normalisasi terus. Cuma sekarang anggarannya turun banyak. Ke depan belum tahu seperti apa,” tambah Hendra.


Tahun ini DPUPR memfokuskan penanganan banjir di  Jalan Albina, kawasan Jalan Durian, dan Jalan Diponegoro dan sebagian di wilayah Gunung Tabur.


 Dengan situasi yang luas dan sumber daya terbatas, DPUPR mengambil pendekatan prioritas darurat sebagai langkah paling realistis.


“Selama bisa kita kerjakan, kita kerjakan maksimal,” tutupnya.