Atasi Banjir Bedungun, PUPR Prioritaskan Normalisasi
TANJUNG REDEB, WEBSITE DPUPR – Persoalan banjir dan sumbatan drainase di kawasan Bedungun, Kabupaten Berau, tampaknya belum akan tuntas dalam waktu dekat. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, pemerintah terpaksa memprioritaskan penanganan pada titik-titik yang dinilai paling krusial.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Berau, Hendra Pranata, memaparkan solusi utama untuk mengatasi banjir di kawasan tersebut adalah mengembalikan fungsi saluran alami. Saluran ini selama ini menjadi tumpuan primer bagi tiga sistem Sub-Daerah Aliran Sungai (Sub-DAS).
Menurutnya, saluran primer yang ada saat ini sudah tidak mampu menampung debit air dari wilayah hulu yang terdampak aktivitas pembukaan lahan.
“Saluran primernya sudah tidak sanggup lagi mengalirkan air dari hulu yang terdampak akibat adanya pembukaan lahan,” ujar Hendra saat dihubungi, Sabtu (30/5/2026).
Berdasarkan kajian Masterplan Drainase Kota Tahun 2024, penyelesaian masalah tersebut membutuhkan pembangunan saluran primer baru dengan dimensi yang lebih besar agar aliran air dapat kembali berjalan optimal.
“Paling tidak membutuhkan kelanjutan pembangunan sekitar 700 meter untuk saluran primer. Lebarnya minimal 4 meter sesuai hasil kajian masterplan,” jelasnya.
Meski demikian, Hendra belum dapat memastikan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan proyek fisik tersebut. Ia mengakui kondisi keuangan daerah saat ini menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur berskala besar.
“Lumayan besar. Saya tidak berani menghitung karena kondisi keuangan daerah sedang sulit. Anggaran kita saat ini memang mengalami defisit,” katanya.
Kendati demikian, Pemerintah Kabupaten Berau dipastikan tetap melakukan langkah penanganan jangka pendek melalui program normalisasi saluran air pada tahun anggaran 2026.
Hendra menyebutkan, pelaksanaan normalisasi sempat mengalami keterlambatan akibat kendala teknis, termasuk adanya fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM) yang berpengaruh terhadap proses perencanaan kegiatan. Namun, pihaknya menargetkan pekerjaan fisik dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat setelah pelaksanaan dimulai.
“Untuk tahun ini tetap ada kegiatan normalisasi. Sementara fokusnya dipusatkan di kawasan depan Kantor DPRD Berau. Sebenarnya ada beberapa titik lain yang juga membutuhkan penanganan, tetapi lokasi itu menjadi prioritas utama,” ujarnya.
PUPR Berau memperkirakan pekerjaan normalisasi dapat rampung dalam waktu sekitar dua bulan. Upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi risiko genangan dan luapan air yang selama ini kerap melanda kawasan Bedungun, sembari menunggu realisasi pembangunan saluran primer yang lebih permanen. (hel)
