Anggaran Dipangkas 60 Persen, DPUPR Berau Tetap Gas Pembangunan Jalan dan Jembatan
BERAU, BorneoPost – Di tengah tekanan fiskal yang cukup berat pada tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Berau memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menegaskan, arah kebijakan tidak bergeser dari visi-misi kepala daerah: fokus pada infrastruktur dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Kepala DPUPR Berau, Fendra Firnawan, menyatakan pembangunan jalan, jembatan, dan sarana penunjang lainnya tetap menjadi prioritas utama. Menurutnya, konektivitas antarwilayah merupakan kunci penggerak ekonomi, khususnya di kawasan pedalaman dan sentra produksi.
“Pembangunan tetap kami jalankan sesuai prioritas. Jalan dan jembatan menjadi fokus karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Namun, keterbatasan APBD memaksa pemerintah daerah untuk putar otak. DPUPR kini lebih agresif membuka jalur komunikasi dengan pemerintah pusat guna mengakses sumber pendanaan alternatif, seperti program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan yang dibiayai APBN.
Fendra mengungkapkan, alokasi dana Inpres Jalan untuk Berau dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan signifikan, dari sebelumnya mencapai Rp100 miliar menjadi hanya sekitar Rp40–60 miliar. Meski tidak masuk dalam struktur APBD, program tersebut tetap memberi dampak nyata melalui pembangunan fisik di lapangan.
“Yang terpenting manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Itu yang terus kami kejar,” tegasnya.
Ia menambahkan, dukungan pemerintah pusat sangat krusial, terutama untuk menangani ruas-ruas strategis yang membutuhkan anggaran besar. Sejumlah jalan di wilayah hulu seperti Kecamatan Kelay dan Segah, misalnya, saat ini dalam kondisi rusak berat dan membutuhkan penanganan serius.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan. Fendra menyebut, pembangunan jalan dengan konstruksi rigid beton membutuhkan biaya sangat tinggi, bahkan bisa mencapai belasan miliar rupiah per kilometer.
Sementara itu, penggunaan aspal dinilai kurang efektif untuk jalur yang sering dilalui kendaraan bertonase berat, seperti angkutan hasil perkebunan dan pertambangan. Oleh karena itu, DPUPR memilih strategi pembangunan yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada kualitas dibanding sekadar perbaikan berulang.
“Kami tidak ingin anggaran habis hanya untuk tambal sulam. Lebih baik fokus pada pembangunan yang kuat dan tahan lama,” jelasnya.
Senada, Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan DPUPR Berau, Junaidi, berharap dukungan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Inpres Jalan Daerah dapat kembali meningkat pada 2026.
“DAK dikelola langsung oleh daerah, sementara Inpres dikerjakan pusat. Kami berharap dua skema ini bisa kembali memperkuat pembangunan infrastruktur di Berau,” katanya.
Memasuki 2026, tantangan semakin berat setelah APBD Berau dipangkas hingga sekitar 60 persen. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pembiayaan di luar anggaran utama.
Selain itu, DPUPR juga menaruh harapan pada bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini masih dalam tahap asistensi akhir.
“Kami berharap bantuan provinsi bisa segera terealisasi dengan nilai yang lebih besar,” tambah Fendra.
Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, DPUPR memastikan komitmennya untuk tetap mengakomodasi kebutuhan infrastruktur masyarakat secara bertahap.
“Kami akan memaksimalkan anggaran yang ada. Jika belum semua terakomodir, kami minta masyarakat bersabar. Pembangunan tetap berjalan dan menjadi prioritas kami,” pungkasnya.
