DPUPR Berau Percepat Realisasi Usulan Musrenbang, Fokus Infrastruktur Jalan 2026
TANJUNG REDEB — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau menegaskan komitmennya dalam mempercepat realisasi usulan masyarakat hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), khususnya pada sektor infrastruktur fisik yang hingga kini masih banyak belum terealisasi.
Melalui pendekatan perencanaan yang lebih terarah, DPUPR Berau memprioritaskan sejumlah program strategis pada 2026, terutama peningkatan kualitas jalan dan jembatan di wilayah yang dinilai mendesak.
Salah satu fokus utama ialah lanjutan peningkatan jalan di kawasan Gunung Tabur yang menjadi akses vital bagi masyarakat setempat.
Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan DPUPR Berau, Junaidi, menyampaikan bahwa proyek tersebut akan tetap berjalan dan diselaraskan dengan kebutuhan di tingkat kelurahan agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.
“Tahun ini ada pekerjaan lanjutan peningkatan jalan kawasan Gunung Tabur. Kami akan sinkronkan dengan pihak kelurahan,” ujarnya.
Menurutnya, percepatan tindak lanjut Musrenbang menjadi perhatian serius, mengingat banyaknya aspirasi masyarakat yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar, terutama infrastruktur jalan yang mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Namun, Junaidi mengakui, tidak semua usulan dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Kebijakan efisiensi anggaran daerah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sejumlah program harus dijadwalkan ulang dan dimasukkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2027.
Meski mengalami penundaan, DPUPR memastikan bahwa seluruh usulan masyarakat tetap tercatat dalam sistem perencanaan dan tidak akan diabaikan.
Hal ini dilakukan agar kesinambungan pembangunan tetap terjaga, meskipun dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Kami pastikan usulan yang belum tertangani tidak hilang, tetapi tetap kami lanjutkan sesuai kemampuan anggaran daerah,” tegasnya.
DPUPR Berau juga terus melakukan evaluasi dan pemetaan prioritas pembangunan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap masyarakat.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik di berbagai wilayah.
Dengan strategi tersebut, DPUPR optimistis pelaksanaan program infrastruktur ke depan akan lebih terarah, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
"Kita optimis, semua usulan yang menjadi prioritas akan di utamakan," tandasnya.
