DPUPR Berau Prioritaskan Fungsi Drainase di Tengah Tekanan Anggaran dan Kenaikan BBM
TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) memilih memfokuskan program penanganan drainase pada upaya mempertahankan fungsi saluran air yang sudah ada di tengah keterbatasan anggaran daerah dan lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah realistis agar sistem drainase tetap berjalan optimal dan mampu mengurangi risiko genangan saat musim hujan, khususnya di kawasan perkotaan yang selama ini rawan mengalami penyumbatan saluran.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Cipta Karya DPUPR Berau, Hendra Pranata, mengatakan kondisi fiskal daerah saat ini membuat pihaknya harus menyesuaikan prioritas pekerjaan di lapangan. Menurutnya, pembangunan fisik baru untuk sementara belum menjadi fokus utama.
“Untuk progres naik itu sepertinya hampir tidak ada dalam keadaan seperti ini. Kita cuma mempertahankan saja yang memang sudah berjalan supaya tambah lancar lagi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sejumlah drainase dan parit di beberapa titik mengalami pendangkalan akibat sedimentasi dan tumpukan sampah. Karena itu, normalisasi saluran menjadi prioritas agar aliran air tetap lancar ketika curah hujan tinggi.
DPUPR Berau juga disebut tetap melakukan pemetaan wilayah yang membutuhkan penanganan cepat, terutama pada kawasan permukiman padat dan titik rawan genangan. Namun, rencana lanjutan pembangunan drainase baru di sejumlah kampung dan wilayah pesisir masih menunggu kepastian anggaran.
“Kita masih tunggu kepastian dulu karena defisit anggaran ini luar biasa,” katanya.
Selain tekanan pada keuangan daerah, DPUPR juga menghadapi kenaikan biaya operasional proyek yang cukup signifikan. Hendra menyebut lonjakan harga BBM, khususnya solar, berdampak langsung terhadap biaya mobilisasi alat berat dan distribusi material konstruksi.
Tidak hanya itu, harga sejumlah material bangunan juga mengalami kenaikan sehingga memengaruhi kemampuan penyedia jasa dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai target.
“BBM naik, harga material juga naik. Kalau dipaksakan sekarang, belum tentu penyedia sanggup mengerjakan maksimal,” jelasnya.
Meski dihadapkan pada keterbatasan, DPUPR Berau memastikan kualitas pekerjaan tetap menjadi perhatian utama. Karena itu, penentuan titik pengerjaan dilakukan secara selektif agar proyek yang berjalan benar-benar memberikan dampak terhadap kelancaran drainase dan pengendalian genangan.
Langkah tersebut dinilai menjadi strategi efisiensi agar anggaran yang tersedia tetap mampu menjaga infrastruktur dasar perkotaan tetap berfungsi.
DPUPR juga menegaskan pemeliharaan saluran eksisting saat ini lebih penting dibanding memperluas pembangunan baru yang berisiko tidak maksimal dalam pelaksanaannya.
“Kita lebih baik sedikit tapi maksimal daripada semua jalan tapi hasilnya tidak bagus,” pungkasnya.
