Jalin Komunikasi dengan Pusat, DPUPR Ingin Bawa Inpres ke Berau
TANJUNG REDEB – Program pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2026 tetap berjalan sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Berau. Hal itu dipastikan Kepala DPUPR Berau Fendra Firnawan.
Seperti diketahui kondisi fiskal daerah saat ini masih menghadapi keterbatasan yang cukup signifikan. Namun, Fendra memastikan arah kebijakan pembangunan tidak mengalami perubahan mendasar. Infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama, khususnya pembangunan dan peningkatan kualitas jalan serta jembatan sebagai penopang konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi.
“Kalau pembangunan tetap sesuai prioritas misi kepala daerah, kami bangun jalan, jembatan dan infrastruktur dasar lainnya,” terangnya.
Ferndra menjelaskan, keterbatasan kemampuan APBD mendorong pihaknya untuk lebih aktif menjalin komunikasi dan melobi pemerintah pusat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah peluang pendanaan melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan yang bersumber dari APBN.
Pada tahun sebelumnya, ia mengungkapkan Berau hanya memperoleh dana Inpres di kisaran Rp 40 hingga Rp 60 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan capaian pada periode sebelumnya yang sempat menembus angka Rp 100 miliar.
Meski dana pusat tersebut tidak tercatat dalam struktur APBD daerah, dirinya menyebut manfaatnya tetap dirasakan langsung oleh masyarakat karena digunakan untuk pembangunan fisik di wilayah Berau.
“Yang penting kita dapat manfaatnya, itu yang kami kejar sekarang,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ferndra menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan di wilayah hulu seperti Kecamatan Kelay, Segah, dan sekitarnya yang saat ini mengalami kerusakan cukup berat. Namun, dengan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah dituntut untuk lebih rasional dan selektif dalam menentukan prioritas penanganan.
Ia menjelaskan pembangunan jalan dengan konstruksi rigid membutuhkan biaya yang sangat besar, bahkan bisa mencapai belasan miliar rupiah per kilometer. Sementara penggunaan aspal dinilai kurang efektif untuk jangka panjang, terutama pada ruas yang kerap dilalui kendaraan bertonase berat.
Karena itu pihaknya memilih memfokuskan anggaran pada pembangunan jalan baru dengan konstruksi yang lebih kuat dan berkelanjutan, dibandingkan melakukan perbaikan berulang yang justru berpotensi membebani keuangan daerah tanpa hasil maksimal.(*)
