Kolaborasi Jalan Merabu Dinilai Kunci Bangkitkan Ekonomi Pedalaman, DPUPR Berau Tunggu Kejelasan Status Kewenangan
TANJUNG REDEB — Rencana kolaborasi antara Pemkab Berau dan Pemprov Kaltim dalam penanganan akses jalan menuju Kampung Merabu, Kecamatan Kelay, mulai memunculkan harapan baru bagi pengembangan wisata pedalaman.
Namun di balik optimisme itu, masih ada persoalan mendasar terkait pembagian kewenangan dan status kawasan yang harus dipastikan sebelum pembangunan dapat berjalan lebih agresif.
Kepala DPUPR Berau, Fendra Firnawan, menegaskan akses Merabu bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi menyangkut strategi ekonomi daerah.
Jalur tersebut menjadi pintu menuju kawasan konservasi dan wisata alam yang berskala internasional.
“Kami tentu mendukung penuh, karena ini untuk akses masyarakat ke pelosok sana,” ujarnya.
Tahun ini saja, Pemkab Berau telah mengalokasikan sekitar Rp 60 miliar untuk tiga paket pembangunan jalan ke arah Merabu.
Namun status sebagian jalur yang masih masuk Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) membuat proses pembangunan tidak bisa dilakukan sepenuhnya tanpa tahapan administrasi yang tepat.
“Pelepasan untuk status KBK itu baru selesai tahun 2024. Kalau yang sudah masuk KBNK, penanganannya memang berbeda,” jelas Fendra.
Di sisi lain, kolaborasi dengan Pemprov Kaltim dinilai dapat mempercepat penanganan, terutama di tengah kondisi keuangan daerah yang terus ketat.
Meski begitu, DPUPR masih menunggu detail teknis agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
“Perlu kita ketahui juga, jalan itu kan statusnya jalan kabupaten. Seperti apa bentuk kolaborasinya, kita belum dapat informasi resmi. Kita akan komunikasikan,” tegasnya.
Akses Merabu selama bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat maupun wisatawan.
Padahal, kawasan karst, budaya masyarakat adat, serta potensi Sungai Kelay telah menjadi magnet wisata unggulan Berau.
Dengan percepatan kolaborasi lintas pemerintah, pembangunan jalan Merabu bukan hanya menyelesaikan isu keterisolasian, tetapi juga membuka peluang sektor pariwisata sebagai mesin penggerak ekonomi baru bagi warga Kelay dan sekitarnya.
"Tanpa infrastruktur memadai, peluang ekonomi masyarakat pedalaman dinilai sulit berkembang," tutupnya.
