Pengetatan Anggaran, DPUPR Berau Pilih Perkuat Akses Dasar Wilayah Pedalaman
TANJUNG REDEB - Keterbatasan anggaran tidak menyurutkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk tetap menjaga pemerataan pembangunan.
Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), pemerintah daerah memilih langkah realistis dengan memfokuskan pembangunan tahun anggaran 2026 pada wilayah hulu yang dinilai masih membutuhkan penguatan akses dasar.
Kepala DPUPR Berau, Fendra Firnawan, mengungkapkan, penurunan signifikan pagu anggaran menjadi tantangan besar dalam merancang program pembangunan.
Jika pada 2025 lalu DPUPR mengelola anggaran sekitar Rp2,7 triliun, maka pada 2026 jumlah tersebut menyusut menjadi sekitar Rp1,1 triliun. Kondisi ini mengharuskan DPUPR untuk menyusun prioritas secara lebih tajam.
"Tidak semua kebutuhan bisa diakomodir, sehingga kami fokus pada hal yang paling dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dalam situasi tersebut, DPUPR menilai wilayah hulu seperti Kecamatan Kelay dan Segah tetap membutuhkan perhatian khusus.
Infrastruktur jalan dan jembatan di kawasan tersebut dipandang sebagai urat nadi aktivitas masyarakat, mulai dari distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, hingga layanan kesehatan.
“Kalau akses terputus, dampaknya langsung ke ekonomi dan pelayanan publik. Itu yang kami jaga,” tegasnya.
Selain konektivitas darat, pelayanan air bersih juga menjadi perhatian meski realisasinya harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal.
Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) direncanakan menyasar Kampung Singkuang serta wilayah kepulauan seperti Maratua yang selama ini masih menghadapi keterbatasan air bersih.
Namun, tidak semua proyek dapat dituntaskan dalam waktu dekat. Salah satunya SPAM Mbung yang hingga kini belum bisa diselesaikan karena keterbatasan alokasi anggaran.
Padahal, kebutuhan air bersih menjadi persoalan mendasar, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
Di sisi lain, berbagai usulan pembangunan yang masuk melalui musrenbang tetap menjadi bahan pertimbangan. Seluruhnya akan diseleksi dan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran.
“Usulan tetap kita tampung, tapi realisasinya harus menyesuaikan kemampuan anggaran,” pungkasnya.
Credit Foto : Proyek Drainase Oleh DPUPR Berau.
